BENGKULU – Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu mulai menunjukkan arah positif. Anggota Panitia Khusus (Pansus) PAD DPRD Kota Bengkulu, Marliadi, mengungkapkan bahwa potensi PAD daerah dinilai cukup besar dan berpeluang menembus angka Rp400 miliar.
Namun, ia menegaskan bahwa pembahasan tersebut masih berada pada tahap awal dan sejauh ini baru dilakukan bersama Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu. Pansus belum melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) lain yang juga memiliki kontribusi terhadap retribusi daerah.
“Dari beberapa kali hearing yang kami lakukan, terlihat potensi PAD Kota Bengkulu cukup besar. Secara angka, sangat memungkinkan bisa di atas Rp400 miliar,” ujar Marliadi.
Potensi Besar, Perlu Pembenahan Menyeluruh
Meski peluang peningkatan PAD terbuka lebar, Marliadi mengingatkan bahwa pencapaian tersebut harus diiringi dengan pembenahan di berbagai sektor. Ia menyoroti pentingnya perbaikan tata kelola, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta dukungan sarana dan anggaran.
Menurutnya, optimalisasi PAD tidak cukup hanya mengandalkan potensi yang ada, tetapi juga harus didukung oleh sistem kerja yang kuat dan terintegrasi.
“Kalau ingin maksimal, harus ada perbaikan dari sisi tata kelola, SDM, regulasi, hingga fasilitas pendukung. Karena untuk meningkatkan pendapatan, kita juga harus siap dari sisi operasional di lapangan,” jelasnya.
Bapenda Mulai Lakukan Pembenahan Internal
Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, Pansus melihat adanya langkah awal pembenahan yang tengah dilakukan oleh Bapenda Kota Bengkulu. Saat ini, fokus utama masih pada penataan internal di bawah kepemimpinan kepala badan yang baru.
Langkah tersebut meliputi penataan struktur organisasi, peningkatan tanggung jawab pegawai, serta pemetaan ulang objek pajak. Termasuk di dalamnya identifikasi potensi pajak yang belum tergarap maupun objek pajak baru.
“Sekarang mereka sedang memetakan mana pajak yang belum tertagih, mana objek baru, dan mana yang sudah tertib administrasi. Dari situ akan terlihat potensi dan kendala yang ada,” tambah Marliadi.
Dorong Digitalisasi Pajak Daerah
Selain pembenahan internal, Pansus DPRD juga mendorong percepatan digitalisasi sistem pemungutan pajak. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan transparansi, akurasi data, serta efektivitas dalam proses penagihan.
Marliadi menilai, sistem berbasis digital akan meminimalisir kebocoran sekaligus mempermudah monitoring penerimaan daerah secara real time.
“Ke depan, kita dorong semua sistem pajak berbasis digital agar pengelolaannya lebih transparan, akurat, dan tertib,” tegasnya.
Butuh Sinergi Semua Pihak
Meski optimistis target PAD dapat tercapai, Marliadi mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja. Diperlukan sinergi antara seluruh OPD, pemerintah daerah, serta dukungan sistem yang memadai.
“Kita tidak bisa hanya menetapkan target tanpa kesiapan sistem. Tapi dengan potensi yang ada, target itu sangat realistis selama semua pihak bekerja bersama,” pungkasnya.
