Bengkulu – Upaya menjaga stabilitas harga terus diperkuat. Bank Indonesia melalui Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu memperkuat kerja sama antar daerah melalui skema Domestic Market Obligation dan kerja sama pemerintah ke pemerintah (G to G). Langkah ini dinilai penting untuk menekan sekaligus mengendalikan laju inflasi daerah.
Dorongan tersebut disampaikan dalam High Level Meeting Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu di Aula Merah Putih, Kota Bengkulu, Senin (16/3/2026).
Pertemuan strategis ini dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni, Asisten II Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan R.A. Denni, serta Kepala Perwakilan BI Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat.
Bengkulu Masuk 10 Daerah Inflasi Terendah
Dalam paparannya, Wahyu menyebutkan bahwa kinerja pengendalian inflasi di Bengkulu cukup menggembirakan. Provinsi ini berhasil masuk dalam 10 daerah dengan inflasi terendah secara nasional.
Namun demikian, masih terdapat beberapa wilayah yang menjadi perhatian, khususnya Kabupaten Mukomuko dan Kota Bengkulu yang menunjukkan dinamika harga lebih tinggi dibanding daerah lain.
“Bengkulu masuk 10 daerah dengan inflasi terendah. Ini prestasi yang patut disyukuri. Namun masih ada dua wilayah yang perlu perhatian, yakni Mukomuko dan Kota Bengkulu,” ujar Wahyu.
Ia juga mengingatkan bahwa pada tahun 2026 pemerintah tidak lagi memberikan subsidi listrik seperti tahun sebelumnya. Kondisi ini, ditambah kenaikan harga komoditas pangan yang bisa mencapai sekitar 10 persen, berpotensi memicu tekanan inflasi.
Strategi Baru Pengendalian Inflasi Pangan
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Bank Indonesia meluncurkan strategi baru melalui program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) 2026.
Program ini merupakan penyempurnaan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang sebelumnya telah dijalankan secara nasional.
Menurut Wahyu, GPIPS sangat penting diterapkan di Bengkulu, terutama untuk mengantisipasi lonjakan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) serta menghadapi potensi gangguan produksi akibat cuaca ekstrem.
“Faktor cuaca seperti curah hujan memiliki pengaruh besar terhadap produksi pangan, khususnya komoditas hortikultura. Karena itu penguatan strategi pengendalian inflasi menjadi sangat penting,” jelasnya.
Inflasi Bengkulu 2026 Diproyeksi Tetap Terkendali
Dari hasil High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Bengkulu, inflasi daerah pada 2026 diproyeksikan tetap terkendali dalam kisaran target nasional, yakni 2,5 persen ± 1 persen (year on year).
Meski demikian, terdapat sejumlah faktor risiko yang perlu diwaspadai.
Risiko kenaikan inflasi (upside risk) antara lain:
- Peningkatan permintaan saat HBKN, libur sekolah, dan akhir tahun
- Implementasi penuh program makan bergizi gratis yang mendorong konsumsi pangan
- Gangguan pasokan akibat cuaca ekstrem di Bengkulu dan daerah pemasok
- Kenaikan harga BBM non-subsidi serta biaya logistik
- Penyesuaian tarif listrik akibat tidak adanya subsidi listrik pada awal 2026
- Ketidakpastian geopolitik global yang memengaruhi harga komoditas dunia
Di sisi lain, terdapat pula sejumlah faktor yang dapat menahan laju inflasi.
Faktor penahan inflasi (downside risk) meliputi:
- Peningkatan produksi melalui optimalisasi lahan dan panen di sentra pangan
- Intervensi pasar seperti penyaluran beras SPHP dan Gerakan Pangan Murah (GPM)
- Operasional pasar keliling “Ado Galo Mobile” untuk menjangkau daerah rawan inflasi
- Penguatan kerja sama antar daerah untuk menjamin pasokan komoditas
- Koordinasi intensif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
Melalui berbagai langkah tersebut, Bank Indonesia optimistis stabilitas harga di Bengkulu dapat terus terjaga sekaligus melindungi daya beli masyarakat sepanjang 2026.
