JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan resmi meluncurkan Panduan Media Sosial Perbankan sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola digital industri perbankan di Indonesia. Kebijakan ini hadir seiring pesatnya penggunaan media sosial sebagai kanal utama komunikasi antara bank dan masyarakat.
Peluncuran panduan tersebut dilakukan langsung oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, bersama pimpinan industri perbankan di Jakarta, Senin (6/4/2026).
Media Sosial Jadi Kunci Interaksi Perbankan Modern
Dalam sambutannya, Dian menegaskan bahwa media sosial kini bukan sekadar alat promosi, melainkan telah menjadi kanal strategis untuk membangun interaksi, memperluas layanan, hingga meningkatkan loyalitas nasabah.
“Media sosial memberikan peluang besar bagi perbankan untuk berkembang secara digital. Namun di sisi lain, juga membawa risiko baru, terutama terkait reputasi yang dapat berdampak pada stabilitas keuangan,” ujarnya.
Tiga Pilar Utama Pengelolaan
Panduan Media Sosial Perbankan ini disusun secara komprehensif dengan mengedepankan tiga pilar utama, yaitu tata kelola (governance), manajemen risiko (risk management), serta kepatuhan dan pengawasan (compliance & monitoring).
Melalui pendekatan ini, bank diharapkan mampu mengelola aktivitas media sosial secara terstruktur, profesional, dan sesuai regulasi yang berlaku.
Antisipasi Risiko Reputasi dan Bank Run
Salah satu poin penting dalam panduan ini adalah penguatan strategi komunikasi krisis, termasuk penerapan social media stress test. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap pengalaman global, di mana sentimen negatif di media sosial dapat memicu kepanikan nasabah hingga berujung pada fenomena bank run.
Kasus runtuhnya Silicon Valley Bank dan Credit Suisse menjadi pelajaran penting bagaimana cepatnya informasi di ruang digital dapat memengaruhi stabilitas lembaga keuangan.
“Stabilitas keuangan saat ini tidak hanya ditentukan oleh kinerja keuangan, tetapi juga oleh kemampuan mengelola komunikasi digital secara cepat dan tepat,” tambah Dian.
Atur Peran Finfluencer dan Transparansi Konten
Panduan ini juga mengatur secara khusus kerja sama bank dengan influencer keuangan atau finfluencer. Penekanan diberikan pada transparansi, pengungkapan konflik kepentingan, serta tanggung jawab atas konten yang disampaikan kepada publik.
Langkah ini bertujuan melindungi konsumen dari potensi informasi yang menyesatkan sekaligus menjaga integritas promosi produk keuangan di media sosial.
Dukung Transformasi Digital Perbankan
Kehadiran panduan ini melengkapi berbagai regulasi OJK dalam mendorong transformasi digital perbankan, termasuk kebijakan terkait teknologi informasi, keamanan siber, hingga tata kelola kecerdasan artifisial.
Dengan adanya panduan ini, Otoritas Jasa Keuangan berharap industri perbankan semakin siap menghadapi tantangan era digital sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.
“Panduan ini diharapkan menjadi acuan bersama agar aktivitas media sosial perbankan tetap profesional, transparan, dan bertanggung jawab,” tutup Dian.
